Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan pengerjaan pelabuhan terintegrasi dalam Pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN ke-45 atau The 45th ASEAN Maritime Transport Working Group (45th MTWG) pada Ho Chi Minh City, Vietnam.
"Dalam hal ini Indonesia mengusulkan untuk melakukan pendekatan kolaboratif lalu kompetitif untuk meningkatkan koordinasi antara penyelenggaraan pelabuhan kemudian akses jalan raya ke pelabuhan pada area kawasan ASEAN," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan dalam keterangannya yang dimaksud digunakan diterima dalam Jakarta, Rabu.
Lollan mengatakan, dalam pertemuan hal hal itu juga disampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam proses penyusunan National Port Master Plan. Tujuannya untuk meningkatkan peran kemudian juga fungsi pelabuhan dalam membantu penyelenggaraan nasional, yang mana diharapkan untuk dapat diterbitkan pada akhir 2023.
Selain itu, ia mengungkapkan beberapa hal penting yang mana itu dibahas antara lain rencana terkait ASEAN Single Shipping Market (ASSM), dalam dalam mana Brunei Darussalam menyampaikan analisis kinerja jaringan pelabuhan serta efisiensi pelabuhan di dalam dalam ASEAN berdasarkan data yang dimaksud diserahkan oleh negara anggota ASEAN.
Sidang juga menyetujui usulan Agence Française de Dévelopement (AFD) yang mana digunakan merupakan badan pada bawah Pemerintah Prancis untuk memberikan dukungan teknis penuh untuk Sustainable Ship Waste Management Strategy for ASEAN Project selama 2 (dua) tahun pada 2023-2025.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, organisasi maritim terkemuka seperti International Maritime Organization (IMO), ASEAN Ports Association (APA), Federation of ASEAN Shipowners’ Associations (FASA), World Shipping Council (WSC), Digital Container Shipping Association (DCSA), Partnership for Infrastructure (P4I) Australia, dan juga juga ASEAN Secretariat.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan, dengan anggota yaitu Atase Perhubungan di area tempat Kuala Lumpur, Atase Perhubungan di area dalam Singapura serta perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas lalu Angkutan Laut, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Perkapalan serta Kepelautan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, serta juga Penyeberangan (TSDP), Pusat Fasilitasi Kemitraan juga Kelembagaan Internasional (PFKKI), Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi serta Integrasi Moda serta Indonesia National Shipowners Association (INSA).
