Perbedaan kegiatan perekonomian dan memproduksi dampak bencana , baik kekeringan maupun banjir, tambahan amat terasa di area area negara miskin lalu berkembang ketimbang di area dalam negara maju.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, kemudian Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan kesenjangan yang tersebut digunakan lebar dalam hal kapasitas sosial-ekonomi serta teknologi itu sangat berpengaruh dalam hal ketangguhan dalam beradaptasi juga memitigasi dampak perubahan iklim.
Itu terutama terkait dengan dampak sebagai krisis air, pangan, lalu juga energi.
“Negara-negara maju mungkin menganggap persoalan ini adalah persoalan sepele, namun bagi negara berkembang, kepulauan, kemudian miskin persoalan ini dampaknya sanggup sangat parah kemana-mana akibat ketidakberdayaan mereka,” kata dia dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Senin (16/10).
Berdasarkan laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), Dwikorita mengungkap 60 persen kerugian bencana dalam dalam negara maju terjadi akibat perubahan iklim.
Namun, dampaknya terhadap produk-produk domestik bruto (PDB) negara maju cuma sekadar sekitar 0,1 persen.
Beda halnya, dengan negara berkembang. Dwikorita mengatakan 7 persen dari bencana iklim belaka mampu menyebabkan hantaman kuat hingga 5–30 persen terhadap PDB.
Sedangkan bagi negara kepulauan, 20 persen dari bencana dapat berakibat kerugian hingga 50 persen bagi PDB mereka. Bagi beberapa negara, Dwikorita menyebut efeknya bahkan mampu mengakibatkan kerugian hingga 100 persen PDB.
Situasi ini, kata dia, akan semakin memperparah kesenjangan perekonomian yang dimaksud mana berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan juga ketangguhan umum dalam beradaptasi lalu juga memitigasi perubahan iklim.
“Indonesia sendiri relatif miliki kemampuan teknologi yang dimaksud cukup baik, ditambah berbagai kearifan lokal budaya penduduk yang mana mana dapat menangguhkan kesenjangan tersebut,” ungkap Dwikorita.
Mengutip situs Badan Pusat Statistik (BPS), PDB merupakan total agregat nilai tambah yang mana dimaksud dihasilkan oleh seluruh unit bisnis dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah keseluruhan total nilai barang serta jasa akhir yang tersebut yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
Berdasarkan data WMO, kerugian perekonomian dunia dari kejadian ekstrem cuaca, iklim, lalu air terus mengalami peningkatan.
Dekade 1980–1989 ‘hanya’ US$305,5 miliar; periode 1990-1999, kerugiannya mencapai US$906,4 miliar; pada 2000–2009 mencapai US$997,9 miliar; dekade 2010-2019, nilai kerugiannya melonjak jadi US$1.476,2 miliar.
Baru permulaan
Dwikorita mengungkap perlunya mengantisipasi bencana iklim yang dimaksud dimaksud lebih banyak banyak besar diperlukan menyusul fakta permasalahan tren kenaikan suhu yang dimaksud dimaksud terus berlangsung.
“Ancaman kekeringan kali ini ibaratnya baru bagian pendahuluan,” ucap dia.
Pihaknya menghitung rata-rata dalam 10 tahun kenaikan suhunya 0,3 derajat Celsius. Beberapa pakar lalu lembaga iklim dunia malah memprediksi kenaikannya lebih tinggi lanjut cepat.
Bahwa, kata Dwikorita, pada akhir abad 21 kenaikan suhu sanggup mencapai 3,5 derajat C atau tiga kali dari saat ini.
“Bisa dibayangkan bagaimana frekuensi kejadian bencana akan melompat berapa kali, durasi [bencana] akan tambahan tinggi panjang, lalu intesitasnya lebih besar tinggi kuat, lalu dampak terhadap tentang air,” cetus dia.
“Diproyeksikan dalam beberapa tahun ke depan itu akan terjadi hotspot air, artinya tempat-tempat yang mana dimaksud kekeringan ini lingkarannya bukan pandang bulu, baik negara maju atau pun negara berkembang atau pun negara miskin.”
Pihaknya pun menyarankan perpaduan teknologi serta kearifan lokal (local wisdom) sebagai jurus ampuh mengatasi kesenjangan kapasitas kemudian juga ketangguhan negara dalam mengatasi krisis air akibat perubahan iklim.
Ia pun berharap World Water Forum(WWF) dalam Bali pada 18-24 Mei 2024 dapat menjadi momentum kolaborasi untuk menutup kensenjangan antar bangsa.
“BMKG berharap, dalam forum WWF nanti, Indonesia dapat menyokong peningkatan kesetaraan, keadilan antar seluruh negara dalam dunia dalam menghadapi krisis akibat perubahan iklim melalui kolaborasi penguatan kapasitas berbasis sains kemudian teknologi yang dimaksud blended atau terintegrasi dengan kearifan lokal,” tandas dia.
